MANAJEMEN SUMBER DAYA MASYARAKAT
“PERENCANAAN PROGRAM MASYARAKAT”
DI SUSUN OLEH :
SONIA SWASTIKA (153.133.039)
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MATARAM
2014/2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan
Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk
maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan
sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam
PENGEMBANGAN MASYARAKAT khususnya dalam konteks PERENCANAAN PROGRAM MASYARAKAT.
Harapan kami semoga
makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca,
sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga
kedepannya dapat lebih baik.
Makalah ini
kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat
kurang. Oleh kerena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan
masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Mataram,24 April 2014
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan
perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan
program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf
hidup atau kesejahteraan social (social well-being) masyarakat. Sebagai
kegiatan kolektif,pemberdayaan masyarakat, melibatkan beberapa actor, seperti
pekerja social, masyarakat setempat, lembaga donor, serta instansi terkait yang
saling bekerjasama mulai dari perancangan,pelaksanaan,sampai evaluasi terhadap
program atau proyek tersebut. Membangun masyarakat dan memberdayakan rakyat
dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan yang
perumusannya dilakukan melalui perencanaan program.Hakekat perencanaan
social,model perencanaan,dan proses perencanaan program adalah tiga tema yang
akan dibahas dalam makalah ini.
B.
RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:
1.
Apakah hakekat dari perencanaan social dalam perencanaan program
masyarakat?
2.
Bagaimana model perencanaan program masyarakat?
3.
Bagaimana proses perencanaan program masyarakat?
C.
TUJUAN MASALAH
Adapun tujuan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:
1.
Untuk mengetahui hakekat dari perencanaan social dalam perencanaan
program masyarakat
2.
Untuk mengetahui model perencanaan program masyarakat
3.
Untuk mengetahui proses perencanaan program masyarakat
BAB II
PEMBAHASAN
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Perencanaan sumber daya manusia akan dapat dilakukan dengan baik
dan benar jika perencananya mengetahui apa dan bagaimana sumber daya manusia
yang dimiliki setiap manusia atau man power disingkat SDM merupakan kemampuan
yang dimiliki setiap manusia. SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap
manusia.Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya
fisiknya. Sumber daya manusia menjadi unsure pertama dan utama dalam setiap
aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang andal/canggih tanpa peran aktif SDM,
tidak berarti apa-apa.
HAKEKAT PERENCANAAN SOSIAL
Ketika menjadi Analis kebijakan Internasional di Central Europan
University, Hongaria dari tahun 2003 sampai dengan 2004,penulis bertemu dengan
Nicholas White,directur Crisis Group International,sebuah NGO yang berpusat di
Belgia.Dalam sebuah pertemuan ilmiah di jantung Budapest,dia menyatakan : if we
fail to plan,we plan to fail.Nicholas benar.Jika kita gagal merencanakan,kita
merencanakan gagal.Perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan
keberhasilan suatu tindakan.Perencanaan pada hakikatnya merupakan usaha secara
sadar terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternative yang
terbaik dari dari sejumlah alternative yang ada untuk mencapai tujuan
tertentu.Perencanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang
melibatkan pengolahan fakta dan situasi sebagaimana adanya yang ditujukan untuk
mencari jalan keluar dan memecahkan masalah.Perencanaan social mula pertama
digunakan di Negara-negara maju seperti di Eropa barat dan Amerika
Utara.Menurut pengertian yang diberikan oleh PBB,pengertian perencanaan social
meliputi (Suharto,1997);
1.
Perencanaan social sebagai perencanaan pada sector-sektor
social,seperti sector kesejahteraan social,pendidikan,kesehatan,perumahan,kependudukan
dan keluarga berencana.
2.
Perencanaan social sebagai perencanaan lintas sektoral, pengertian
sifatnya lebih menyeluruh dalam arti perencanaan yang lebih dari sekedar
perencanaan ekonomi saja.
3.
Perencanaan social sebagai perencanaan pada aspek-aspek social dari
perencanaan ekonomi.Dalam pengertian ini,perencanaan social dipandang sebagai
perencanaan input social bagi perencanaan ekonomi.Kedua,perencanaan social
dipandang sebagai perencanaan yang ditujukan untuk menghindari atau mencegah berbagai
akibat social yang tidak diharapkan dari adanya pembangunan ekonomi,seperti
keretakan keluarga, kenakalan remaja,polusi,pelacuran dan sebagainya.
Perencanaan social memiliki kaitan erat dengan perencanaan
pelayanan kesejahteraan social. Dengan demikian,meskipun perencanaan social
masih sering diartikan secara luas (menyangkut
pendidikan,kesehatan,perumahan),perencanaan social pada hakikatnya menunjuk
pada perencanaan mengenai program pelayanan kesejahteraan social
(Conyers,1992).Mengacu pada pengertian yang dirumuskan PBB pada tahun 1970,maka
bidang kesejahteraan social dalam konteks ini merujuk pada suatu rangkaian
kegiatan yang terorganisasi yang ditujukan untuk memungkinkan individu,kelompok
serta masyarakat dapat mempebaiki keadaan mereka sendiri, menyesuaikan diri
dengan kondisi yang ada,serta dapat berpartisipasi dalam tugas-tugas
pembangunan.
Dengan demikian, perencanaan program pelayanan social pada dasarnya
menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan kesejahteraan social yang umumnya
mencakup: bimbingan keluarga,pendidikan orang tua,perawatan
sehari-hari,kesejahteraan anak,perawatan manusia lanjut usia,rehabilitasi
penyandang cacat dan narapidana,pelayanan bagi pengungsi,kegiatan kelompok
remaja,pelayanan kesehatan,kegiatan persekolahan,dan perumahan (Marjuki dan
Suharto,1996)
MODEL PERENCANAAN
Prinsip-prinsip dalam perencanaan program sangat tergantung pada
asumsi dan tujuan dari perencanaan social itu sendiri.Asumsi dan tujuan
perencanaan social tidak ada yang seragam, melainkan tergantung pada model
perencanaan yang dipilih.Oleh karena itu untuk memahami prinsip-prinsip dalam
perencanaan social dapat dilakukan melalui penelaahan terhadap model-model
perencanaan social.Sedikitnya ada empat model perencanaan social yang memuat
prinsip-prinsip perencanaan secara tersendiri.
1.
Model perencanaan Komprehensif
Model perencanaan ini merupakan model yang paling terkenal dan luas
diterima oleh para pembuat keputusan.Prinsip utama dalam model ini adalah bahwa
perencanaan merupakan suatu proses yang teratur dan logis sejak dari diagnosis
masalah sampai pada pelaksanaan kegiatan atau penerapan program.Model ini
sangat menekankan pada aspek teknis metodologis yang didasarkan atas
fakta-fakta,teori-teori dan nilai-nilai tertentu yang relevan.Dalam model
ini,masalah yang ditemukan harus didiagnosis,ditentukan pemecahannya melalui
perancangan program yang komprehensif,kemudian di uji efektivitasnya sehingga
diperoleh cara pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang paling baik.
Namun demikian beberapa ahli menunjukkan beberapa kelemahan yang
melekat pada model ini:
Ø Karena masalah
dan alternative yang diusulkan oleh model ini bersifat kompehensif,luas dan
mencakup berbagai sector pembangunan,program yang diusulkan oleh para pembuat
keputusan seringkali tidak mampu merespon masalah yang spesifik dan kongkrit.
Ø Teori rasional
komprehensif seringkali tidak realistis karena informasi mengenai
masalah-masalah yang dikaji dan alternative-alternatif yang diajukan seringkali
menghadapi hambatan,misalnya dalam hal waktu dan biaya.
Ø Para pembuat
keputusan biasanya berhadapan dengan situasi konflik antar berbagai kelompok
kepentingan.
2.
Model Inkremental
Kekurangan yang ada pada model rasional komprehensif melahirkan model
incremental atau model penambahan (incremental).Prinsip utama model ini
mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak
bersifat radikal,melainkan hanya perubahan-perubahan kecil saja atau
penambahan-penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada.Prinsip ini
berbeda dengan model pertama yang menekankan perubahan-perubahan
fundamental.Model ini menyarankan bahwa perencanaan tidak perlu menentukan
tujuan-tujuan dan kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya.Yang
diperlukan adalah menentukan pilihan terhadap kebijakan-kebijakan untuk
mencapainya.Yang diperlukan adalah menentukan pilihan terhadap kebijakan yang
berbeda secara marginal saja.Misalnya ada dua kebijakan A dan B yang sama-sama
akan menghasilkan a,b,dan c dalam ukuran yang sama.Namun demikian,A dapat
menghasilkan d yang lebih besar atau lebih banyak daripada B.Sedangkan B
menghasilkan e yang lebih besar daripada A.Maka untuk memilih kebijakan A atau
B caranya adalah dengan membandingkan perbedaan antara d dan e saja,serta
menentukan yang mana yang harus dikorbankan.
3.
Model Pengamatan Terpadu
Model pengamatan terpadu atau penyelidikan campuran (mixedcanning
model) dikembangkan oleh Amitai Etzioni melalui karya nya Mixed Scanning: A
Thord Approach to Decision Making yang dimuat dalam jurnal adminstrasion Review
XXVII pada Desember 1967. Model ini merupakan jalan tengah dalam model pertama
dan kedua yang memadukan unsure-unsur yang terdapat pada kedua pendekatan di
atas yakni, mengenai keputusan fundamental dan incremental.Keputusan yang
fundamental dilakukan dengan menjajaki alternative-alternatif utama dihubungkan
dengan tujuan.Tetapi tidak seperti pendekatan rasional,hal-hal yang detail dan
spesifikasi diabaikan sehingga pandangan yang menyeluruh dapat diperoleh.Sementara
itu, keputusan-keputusan yang bersifat tambahan atau incremental dibuat di
dalam konteks yang ditentukan oleh keputusan-keputusan fundamental.Dengan
demikian,masing-masing unsure dapat mengurangi kekurangan-kekurangan yang
terdapat pada unsure lainnya.
4.
Model Transaksi
Prinsip utama model ini, menekankan bahwa perencanaan melibatkan
proses interkasi dan komunikasi antara perencana dan para penerima
pelayanan.Oleh karena itu,model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat
menutup jurang komunikasi antara perencana dan penerima pelayanan yang
membutuhkan rencana program.Caranya dapat dilakukan dengan mengadakan transaksi
yang bersifat pribadi,baik lisan maupun tulisan secara terus menerus diantara
mereka yang terlibat.
PROSES PERENCANAAN PROGRAM
Setiap perencanaan social dibuat dengan mengikuti tahapan atau
siklus tertentu.Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis
perencanaan,tujuan perencanaan dan konteks perencanaan.Namun demikian,dalam
garis besar perencanaan social dapat dirumuskan menjadi lima tahap sebagai
berikut: a)Identifikasi masalah; b)Penentuan tujuan; c)Penyusunan dan
pengembangan rencana program; d)Pelaksanaan program; dan e)Evaluasi program.
a.
Identifikasi Masalah
Mengidentifikasi masalah-masalah social yang akan direspon oleh
suatu program. Identifikasi masalah perlu dilakukan secara komprehensif dengan
menggunakan tekhnik-tekhnik dan indicator yang tepat.Misalnya,jika masalah
kemiskinan dirumuskan sebagai orang-orang yang memiliki pendapatan dibawah garis
kemiskinan,maka alternative-alternatif yang dapat dirancang menjadi
sempit.Pemecahan masalah kemiskinan menjadi hanya sekedar meningkatkan
pendapatan orang-orang miskin.Namun demikian,mungkin saja masalah kemiskinan
yang sebenarnya berhubungan dengan keterpencilan suatu wilayah atau tidak
tersedianya sarana ekonomi masyarakat.karenanya pemecahannya dapat melalui
kegiatan lain,seperti peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas
perkreditan dan pemasaran,selain meningkatkan pendapatan orang-orang miskin
saja.
Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan assessment
kebutuhan (need assessment).Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan
yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya.Assesment kebutuhan dapat
diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu
populasi yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang
ingin direalisasikan.
Dalam kaitan ini,ada lima jenis kebutuhan,yaitu kebutuhan
absolute,kebutuhan normative,kebutuhan yang disarankan,kebutuhan yang
dinyatakan dan kebutuhan komparatif.
o Kebutuhan
absolute (absolute need) adalah kebutuhan minimal atau kebutuhan dasar yang
harus dipenuhi oleh manusia agar dapat mempertahankan
kehidupannya.Misalnya,manusia Indonesia membutuhkan makanan sekita tiga kali
sehari yang biasanya ditentukan oleh nilai kecukupan kalori.Nilai kalori ini
oleh para ahli kemudian disetarakan dengan nilai uang agar mudah dijadikan
standar pengukurannya.Garis kemiskinan (poverty line) yang dirumuskan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah contoh garis kemiskinan yang berpijak pada
konsep kebutuhan absolute.
o Kebutuhan
Normatif (normative need) adalah kebutuhan yang didefinisikan oleh ahli atau
tenaga professional.Kebutuhan ini biasanya didasarkan standar tertentu. Misalnya:
Penentuan kebutuhan gizi masyakarat tidak bisa dilakukan sembarangan oleh
masyarakat awamUntuk menentukan kebutuhan masyarakat akan gizi,maka para ahli
menetukan jumlah dan asupan makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh manusia
sesuai dengan golongan usia.
o Kebutuhan yang
dirasakan (felt need) adalah sesuatu yang dianggap atau dirasakan orang sebagai
kebutuhannya.Kebutuhan ini merupakan petunjuk tentang kebutuhan yang nyata
(real need).Akan tetapi,kebutuhan ini berbeda dari satu orang ke orang
lainnya,karena sangat tergantung pada persepsi orang yang bersangkutan mengenai
sesuatu yang diinginkannya pada suatu waktu tertentu.
o Kebutuhan yang
dinyatakan (stated need) adalah kebutuhan yang dirasakan yang diubah menjadi
kebutuhan berdasarkan banyaknya permintaan.Besarnya kebutuhan ini tergantung
pada seberapa orang yang memerlukan pelayanan social.
o Kebutuhan
komparatif (comparative need) adalah kesenjangan (gap) antara tingkat pelayanan
yang ada di wilayah-wilayah yang berbeda untuk kelompok orang yang memiliki
karakteristik sama.
b.
Penentuan Tujuan
Tujuan dapat didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang ingin
dicapai. Maksud utama penentuan tujuan adalah untuk membimbing program ke arah
pemecahan masalah. Tujuan dapat menjadi target menjadi dasar bagi pencapaian
keberhasilan program.Ada dua jenis atau tingkat tujuan,yaitu tujuan umum (goal)
dan tujuan khusus (objective). Tujuan umum dirumuskan secara luas sehingga
pencapaiannya tidak dapat diukur. Sedangkan tujuan khusus merupakan pertanyaan
yang spesifik dan terukur mengenai jumlah yang menunjukkan kemajuan ke arah
pencapaian tujuan umum.Rumusan tujuan khusus yang baik memiliki beberapa
cirri-ciri:
1.
Berorientasi pada keluaran (output) bukan pada proses atau masukan
(input)
2.
Dinyatakan dalam istilah yang terukur
3.
Tidak hanya menunjukkan arah perubahan (misalnya
meningkatkan),tetapi juga tingkat perubahan yang diharapkan (misalnya 10
persen)
4.
Menunjukkan jumlah populasi secara terbatas.
5.
Menunjukkan pembatasan waktu
6.
Realistis dalam arti dapat dicapai dan menunjukkan usaha untuk
mencapainya
7.
Relevan dengan kebutuhan dan tujuan umum
Cirri-ciri tersebut dapat dirumuskan dalam akronim SMART (dalam
bahasa inggris ‘smart’ dapat diartikan cerdas) yang merupakan singkatan dari
Specific (spesifik atau khusus),Measurable (dapat diukur),Archievable (dapat
dicapai),Realistic (realistic atau masuk akal),dan Time-Bound (terikat waktu).
c.
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program
Dalam proses perencanaan social,para perencana dan pihak-pihak
terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) selayaknya bersama-sama
menyusun pola rencana intervensi yang komprehensif.Pola tersebut menyangkut
tujuan-tujuan khusus,strategi-strategi,tugas-tugas dan prosedur-prosedur yang
ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan
masalah.Suatu rencana biasanya dikembangkan dalam suatu pola yang sistematis
dan pragmatis dimana bentuk-bentuk kegiatan dijadwalkan dengan jelas.Program
dapat dirumuskan sebagai suatu perangkat kegiatan yang saling tergantung dan
diarahkan pada pencapaian satu atau beberapa tujuan khusus
(objectives).Penyusunan program dalam proses perencanaan social mencakup
keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.Ada
beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses perumusan program:
1.
Identifikasi program alternative. Penyusunan program merupakan
tahap yang membutuhkan kreatifitas.karenanya sebelum satu program dipilih ada
baiknya jika di identifikasi beberapa program alternative.
2.
Penentuan hasil program.Bagian dari identifikasi program
alternative adalah penentuan hasil apa yang akan diperoleh dari setiap program
alternative .hasil tersebut menunjuk pada keluaran atau output yang
terukur.Hasil ini dapat dinyatakan dalam tiga tingkatan,yaitu pelaksanaan
tugas,unit pelayanan dan jumlah konsumen.
3.
Penetuan biaya.Informasi tentang biaya mencakup keseluruhan biaya
program maupun biaya per hasil.Ada beberapa macam biaya,antara lain:biaya tetap
(fixed cost),biaya variable,biaya marginal,biaya rata-rata dan sunk cost.Biaya
tetap adalah biaya yang dikeluarkan hanya satu kali saja dalam satu
program,tetapi bisa berulang kali jika program berikutnya dilanjutkan atau
dikembangkan.Misalnya,biaya untuk pembangunan jalan di desa tertinggal.Biaya
Variabel adalah biaya yang dikeluarkan setiap kurun waktu tertentu (misalnya
setiap bulan)sehingga jumlahnya dapat berbeda-beda sesuai dengan tingkat
kebutuhan atau produksi pada tahapan program.Biaya marginal adalah biaya yang
dikeluarkan untuk tambahan pelayanan. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan
untuk jumlah seluruh unit pelayanan. Sunk Cost adalah biaya yang sudah
dikeluarkan sebelumnya.
4.
Criteria pemilihan program.Setelah program-program alternative
diidentifikasi,maka harus dilakukan pilihan diantara mereka.Pemilihan dapat
dilakukan atas dasar rasional,yakni bersandar pada criteria tertentu, Kriteria
yang tergolong rasional adalah menyangkut pentingnya
efisiensi,efektivitas,fisibilitas (feasibility),keadilan dan hasil-hasil
tertentu. Misalnya,mana yang lebih penting antara penurunan jumlah orang miskin
atau jumlah pengangguran.
d.
Pelaksanaan Program
Tahap implementasi program intinya menunjuk pada perubahan proses
perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.Penerapan kebijakan atau
pemberian pelayanan merupakan tujuan,sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan
untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan.Ada dua prosedur dalam
melaksanakan program,yaitu:
a.
Merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program
b.
Merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana
e.
Evaluasi Program
Dalam tahap evaluasi program analisis kembali kepada permulaan
proses perencanaan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat
dicapai.Evaluasi menjadikan perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan.
Evaluasi baru dapat dilaksanakan kalau rencana sudah dilaksanakan. Namun
demikian, perencanaan yang baik harus sudah dapat menggambarkan proses evaluasi
yang akan dilaksanakan. Ada beberapa pertanyaan pokok yang biasanya diajukan
pada tahap evaluasi
a.
Apakah rencana sudah dilaksanakan ?
b.
Apakah tujuan sudah dicapai ?
c.
Apakah kebijakan atau program sudah berjalan secara efektif ?
d.
Apakah kebijakan atau program sudah berjalan secara efisien ?
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan
perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan
program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf
hidup atau kesejahteraan social (social well-being) masyarakat. Sebagai
kegiatan kolektif,pemberdayaan masyarakat, melibatkan beberapa actor, seperti
pekerja social, masyarakat setempat, lembaga donor, serta instansi terkait yang
saling bekerjasama mulai dari perancangan,pelaksanaan,sampai evaluasi terhadap
program atau proyek tersebut. Membangun masyarakat dan memberdayakan rakyat
dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan yang
perumusannya dilakukan melalui perencanaan program.Hakekat perencanaan
social,model perencanaan,dan proses perencanaan program.
DAFTAR PUSTAKA
(EDI SUHARTO;MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAKYAT;HAL 71-79)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar